Faktor Penyebab Terjadinya Pemberontakan

Faktor Penyebab Terjadinya Pemberontakan di Negara Indonesia

 

1.   APRA

APRA adalah singkatan dari kata Angkutan Perang Ratu Adil.  Istilah Angkutan Perang Ratu Adil apabila disingkat yaitu menjadi APRA. Akronim  APRA (Angkutan Perang Ratu Adil) merupakan singkatan/akronim resmi dalam Bahasa Indonesia.

 Peristiwa pemberontakan ini dipimpin oleh Kapten KNIL yang bernama Kapten Raymond Westerling,  dengan maksud untuk mempertahankan bentuk negera federal di indonesia dan mempunyai tentara yang berdiri sendiri pada negara – negara bagian Republik Indonesia Serikat ini. Asal usul dari gerakan ini awalnya didasari denganadanya kapercayaan rakyat terhadap ramalan jayabaya yang mengatakan bahwa akan adanya seorang Ratu Adil yang akan membawa mereka ke dalam suasana yang aman dan tentram serta dapat mempimpin secara adil dan bijaksana.

            Pemberontakan APRA diawali dari pembentukan APRIS yang menimbulkan ketegangan antara TNI dan bekas tentara KNIL ditambah dengan pertentangan politik antara kelompok yang ingin mempertahankan bentuk negara bagian (yang didukung pihak APRA yang terdiri dari bekas tentara KNIL) dan kelompok yang menginginkan negara kesatuan (didukung oleh TNI).

            Peristiwa Kudeta Angkatan Perang Ratu Adil atau Kudeta 23 Januari adalah peristiwa yang terjadi pada 23 Januari 1950 di kota Bandung dimana kelompok milisi Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang ada di bawah pimpinan mantan Kapten KNIL Raymond Westerling yang juga mantan komandan Depot Speciale Troepen (Pasukan Khusus) KNIL, masuk ke kota Bandung dan membunuh semua orang berseragam TNI yang mereka temui. Aksi gerombolan ini telah direncanakan beberapa bulan sebelumnya oleh Westerling dan bahkan telah diketahui oleh pimpinan tertinggi militer Belanda.Pemerintah RIS membasmi gerombolan APRA ini dengan beberapa kesatuan polisi dari jawa tengah dan jawa timur serta dan juga TNI. Terbukti, pada tanggal 24 Januari 1950 pasukan TNI berhasil menghancurkan gerombolan APRA ini. Dalam peristiwa ini, Kapten Raymon Westerling kabur ke luar negeri menggunakan pesawat Catalina milik AL Belanda.

 

Nama Tokoh : Raymond Westerling

 

2.   RMS

Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) yang dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Steven Soumokil (mantan jaksa agung NIT) merupakan sebuah gerakan sparatisme yang bertujuan bukan hanya ingin memisahkan diri dari NIT melainkan untuk membentuk Negara sendiri terpisah dari RIS.

Bermula ketika Urbanus Pupella, pimpinan PIM mengeluarkan pernyataan tidak ingin masuk dalam federasi, tetapi mau bergabung dengan Republik Indonesia. Adanya hal teresebut Mr. Christiaan Soumokil, Jaksa Agung RIS yang anti-RI melakukan provokasi kepada pasukan-pasukan khusus baret merah dan hijau asal Ambon ini. Kegiatan provokasi yang dilakukan oleh Soumokil karena dibiarkan oleh Kolonel Schotborgh, Komandan tentara Belanda di Makassar. Schotborgh juga menjadi penyebab terjadinya kerusuhan di Makassar karena membiarkan Soumokil menghasut Kapten Andi Azis melakukan aksi pemberontakan di Makassar.Ambon menjadi tegang dengan kembalinya pasukan-pasukan khusus asal Ambon yang sebagaian besar terkena disersi, giat melakukan konfrontasi dengan barisan PIM dari Pupella yang saling berlawanan. Konflik di Ambon pun tidak terhindar pada 19 Februari 1950 terjadi perkelahian antara anggota-anggota PIM yang pro-Republik dengan anti-Republik yang di dukung oleh pasukan-pasukan khusus ini. Pada 12 Maret 1950, anggota PIM, di datangi 10 orang anggota polisi yang langsung mengeroyok dan menyiksanya. Begitu pula pada 17 Maret, anggota PIM didatangi anggota-anggota polisi yang menyiksanya hingga pingsan.

di desa Wakasihu, pimpinan PIM setempat, Ohorella, dan ibunya juga harus mengalami siksaan tidak manusiawi.

Selain itu, latar belakang penyebab munculnya RMS adalah ketidakpuasan tokoh pendiri RMS dalam hal ini adalah Mr. Dr. Ch. R. Soumokil, dengan proses kembali ke negara kesatuan setelah KMB. Gerakan ini menggunakan unsur KNIL yang merasa tidak pasti terhadap kejelasan status mereka setelah KMB. Karena ditentukan bahwa dalam waktu enam bulan setelah pengakuan kedaulatan itu, tentara Belanda harus ditarik dari Indonesia dan KNIL dibubarkan atau disalurkan ke TNI.

 

 

 

 

Pemerintah Indonesia pada waktu itu (1950) menghadapi pemberontakan RMS dengan tiga opsi:

Opsi pertama, penyelesaian secara damai dengan pembicaraan-pembicaraan.

Dimulai pada 27 April 1950 dengan mengirim Dr J. Leimena (menteri kesehatan waktu itu), Ir Putuhena, Pellaupessy dan Dr Rehatta. Rombongan berangkat ke Ambon dengan korvet Hang Tuah. Merapat pada 1 Mei 1950, sebuah higginboot mendatangi Hang Tuah dengan Syahbandar Ambon sebagai pengantar surat yang berisi penolakan. Rombongan akan memberi surat balasan, tetapi higginboot itu telah diperintahkan untuk segera kembali, tak boleh menunggu. Leimena menyatakan, “Kami sesalkan bahwa mereka tidak mau menerima 
dan berbicara dengan kami yang datang melulu untuk merundingkan hingga soal Maluku dapat diselesaikan dengan baik untuk kepentingan dan keselamatan seluruh nusa dan bangsa. Saya persoonlijk merasa ini sangat menyedihkan” (Jusuf A Puar, 1956).

Opsi kedua bila opsi pertama tidak berhasil, dilakukan blokade laut untuk memaksa mereka  bersedia berunding.

Dengan cara membolkade laut, dilakukan pada 18 Mei sampai 14 Juli 1950. Semua perairan Maluku diawasi dan kapal-kapal pemberontak dihancurkan. Pada 14 Juli diadakan pendaratan di Pulau Buru dan kemudian di pula-pulau lainseperti Seram, Tanimbar, Kei, dan Aru. Opsi kedua ini pun tidak bisa memaksa Soumokil bersedia berunding.

  Bila opsi pertama dan kedua tidak berhasil, akan dilakukan opsi ketiga yaitu operasi militer, seperti pendaratan dan lain-lain.

Operasi militer, dilakukan di bawah kepemimpinan Kolonel Kawilarang, panglima Indonesia Timur saat itu. Operasi militer menumpas pemberontakan RMS yang terkenal dengan Gerakan Operasi Militer IV atau GOM IV. Komandan pasukan (brigade) adalah Letkol Slamet Riyadi. Rencananya: pasukan pertama didaratkan di Hitu, kemudian pasukan kedua di Tulehu, lalu pasukan ketiga di Ambon (RZ Leirissa, 1978). Mengingat persenjataan, sistem transportasi dan sarana komunikasi yang belum secanggih sekarang ini, operasi berlangsung lama. Operasi itu baru bisa mulai dilakukan September, dan baru Oktober APRI menguasai jazirah Hitu. Akhirnya pada 4 November 1950 benteng Nieuw Victoria dapat direbut APRI. Sisa-sisa angkatan perang RMS lari ke gunung dan banyak yang melarikan diri ke pulau-pulau sekitar pulau Ambon. Pimpinan angkatan perang RMS tertangkap
atau menyerah pada 1952. Soumokil sendiri baru tertangkap pada 1962. RMS terjadi pada tanggal 25 April 1950

 

Nama Tokoh : Mr.Dr. Christian Robert Steven Soumokil

 

 

3.   Andi Azis

Pemberontakan Andi Azis terjadi di Makassar, Ujung Pandang, Sulawesi selatan pada tanggal 5 April 1950, di bawah pimpinan Kapten Andi Azis. Andi Azis seorang mantan perwira KNIL yang baru saja diterima masuk ke dalam APRIS.

Tujuan pemberontakan Andi Azis adalah untuk mempertahankan keutuhan Negara Indonesia Timur (NIT). Sedangkan latar belakang pemberontakan Andi Azis karena gerombolan yang dipimpinnya menolak masuknya pasukan-pasukan APRIS dari TNI.

Pada tanggal 5 April 1950, gerombolan Andi Azis mengadakan penyerangan dan menduduki tempat-tempat vital dan menawan Panglima Teritorium Indonesia Timur Letnan Kolonel A.J. Mokoginta.

Tujuan pemberontakan Andi Azis adalah untuk mempertahankan keutuhan Negara Indonesia Timur (NIT). Sedangkan latar belakang pemberontakan Andi Azis karena gerombolan yang dipimpinnya menolak masuknya pasukan-pasukan APRIS dari TNI.

Pemberontakan Andi Azis terjadi di Makassar, Ujung Pandang, Sulawesi selatan pada tanggal 5 April 1950, di bawah pimpinan Kapten Andi Azis. Andi Azis seorang mantan perwira KNIL yang baru saja diterima masuk ke dalam APRIS.

Setelah ultimatum kepada Andi Aziz untuk menghadap ke Jakarta guna mempertanggung jawabkan perbuatannya tidak dipenuhi maka pemerintah mengirim pasukan untuk menumpas pemberontakan tersebut. 

Pemerintah mengirim pasukan ekspedisi dibawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang dan terdiri dari berbagai kesatuan dari ketiga angkatan dan kepolisian. Selanjutnya APRIS segera bergerak dan menguasai Makassar dan sekitarnya. Pada April 1950 Andi Aziz menyerahkan diri. 

Nama Tokoh : Andi Aziz

 

 

4.   PRRI/ PERMESTA

Pertentangan antara Pemerintah Pusat dan beberapa Daerah yang berpokok pangkal pada masalah otonomi serta perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah makin hari makin meruncing. Pembentukan dewan-dewan seperti.
1. Dewan Banteng
2. Dewan Gajah
3. Dewan Manguni dan;
pengambilan kekuasaan pemerintah setempat akhirnya pecah menjadi pemberontakan terbuka pada bulan Februari tahun 1958, yang dikenal sebagai pemberontakan "PRRI-Semesta" .

Pemberontakan ini terjadi di tengah-tengah pergolakan politik di Ibukota. Ketidakstabilan pemerintah, masalah korupsi, perdebatan-perdebatan dalam konstituante, serta pertentangan dalam masyarakat mengenai Konsepsi Presiden.
Pada tanggal 9 Januari 1958 suatu pertemuan diselenggarakan di Sungai Dareh, Sumatra Barat, yang dihadiri oleh Letnan Kolonel Achmad Husein, Letnan Kolonel Sumual, Kolonel Simbolon, Kolonel Dachlan Djambek, dan Kolonel Zulkifli Lubis. Sedangkan dari pihak sipil hadir antara lain adalah M.Natsir, Sjarif Usman, Burhanuddin Harahap, dan Sjafruddin Prawinegara. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan soal pembentukan pemerintah baru serta hal-hal yang berhubungan dengan itu.

Keesokan harinya pada tanggal 10 Februari 1958 diadakan rapat raksasa di Padang, Letnan Kolonel Achmad Husein dalam pidatonya di rapat raksasa itu memberi ultimatum kepada Pemerintah Pusat.


 

Ultimatum tersebut menuntut:

1.      Dalam waktu 5x24 jam Kabinet Djuanda menyerahkan mandat kepada Presiden atau Presiden mencabut mandat Kabinet Juanda.

2.      Presiden menugaskan Drs.Moh.Hatta dan Sultan Hamengkubowono IX untuk membentuk Zaken kabinet.

3.      Meminta kepada Presiden supaya kembali kepada kedudukannya sebagai Presiden Konstitusional.
Sidang Dewan Menteri pada tanggal 11 Februari mengambil keputusan untuk menolak ultimatum tersebut dan memecat dengan tidak hormat Letnan Kolonel Achmad Husein, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Dachlan Djambek, dan Kolonel Simbolon. Komando Daerah Militer Sumatra Tengah kemudian dibekukan dan ditempatkan langsung di bawah KSAD.
Pemberontakan tersebut mencapai puncaknya ketika pada tanggal 15 Februari 1958 Achmad Husein memaklumkan berdirinya "Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia" (PRRI) berikut pembentukan kabinetnya dengan Sjafruddin Prawinegara sebagai Perdana Menteri.
Proklamasi PRRI segera mendapat sambutan di Indonesia bagian Timur. Pada tanggal 17 Februari 1958 Letnan Kolonel D.J Somba, Komandan Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah, menyatakan diri putus hubungan dengan Pemerintah Pusat dan mendukung sepenuhnya PRRI. Gerakan di Sulawesi ini dikenal dengan nama Permesta atau Gerakan Piagam Perjuangan Semesta.
Dengan diproklamasikannya PRRI di Sumatra yang diikuti oleh Permesta di Indonesia bagian Timur, Pemerintah memutuskan untuk tidak membiarkan masalah ini berlarut-larut dan segera  menyelesaikannya dengan kekuatan senjata

Awal Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), dan PERMESTA sebenarnya sudah muncul pada saat menjelang pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1949 dan pada saat bersamaan Divisi Banteng diciutkan sehingga menjadi kecil dan hanya menyisakan satu brigade. Brigade ini pun akhirnya diperkecil lagi menjadi Resimen Infanteri 4 TT I BB. Hal ini memunculkan perasaan kecewa dan terhina pada para perwira dan prajurit Divisi IX Banteng yang telah berjuang mempertaruhkan jiwa dan raganya bagi kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu juga, terjadi ketidakpuasan dari beberapa daerah yang berada di wilayah Sumatra dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kondisi ini diperparah dengan tingkat kesejahteraan prajurit dan masyarakat yang sangat rendah. 

Ketidakpuasan tersebut akhirnya memicu terbentuknya dewan militer daerah yaitu Dewan Banteng yang berada di daerah Sumatera Barat pada tanggal 20 Desember 1956. Dewan ini diprakarsai oleh Kolonel Ismail Lengah (mantan Panglima Divisi IX Banteng) bersama dengan ratusan perwira aktif dan para pensiunan yang berasal dari Komando Divisi IX Banteng yang telah dibubarkan tersebut. Letnan Kolonel Ahmad Husein yang saat itu menjabat sebagai Komandan Resimen Infanteri 4 TT I BB diangkat menjadi ketua Dewan Banteng. Kegiatan ini diketahui oleh KASAD dan karena Dewan Banteng ini bertendensi politik, maka KASAD melarang perwira‑perwira AD untuk ikut dalam dewan tersebut. Akibat larangan tersebut, Dewan Banteng justru memberikan tanggapan dengan mengambil alih pemerintahan Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Muloharjo, dengan alasan Ruslan Muloharjo tidak mampu melaksanakan pembangunan secara maksimal.

 

Pada tanggal 9 Januari 1958 suatu pertemuan diselenggarakan di Sungai Dareh, Sumatra Barat, yang dihadiri oleh Letnan Kolonel Achmad Husein, Letnan Kolonel Sumual, Kolonel Simbolon, Kolonel Dachlan Djambek, dan Kolonel Zulkifli Lubis. Sedangkan dari pihak sipil hadir antara lain adalah M.Natsir, Sjarif Usman, Burhanuddin Harahap, dan Sjafruddin Prawinegara. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan soal pembentukan pemerintah baru serta hal-hal yang berhubungan dengan itu.

OPERASI  PENYELESAIANNYA

1.        Operasi Tegas yang dipimpin Letkol Kaharudin Nasution. Tujuannya untuk menguasai daerah Riau. Hasilnya Pekanbaru dapat dikuasai pada tanggal 12 Maret 1958.

2.        Operasi 17 Agustus yang dipimpin Kolonel Achmad Yani. Tujuannya menguasai Sumatera Barat. Hasilnya Padang dapat dikuasai tanggal 17 April 1958, menyusul Bukittinggi sebulan kemudian.

3.        Operasi Saptamarga yang dipimpin Brigjen Jatikusumo. Tujuannya adalah mengamankan wilayah Sumatera Utara.

4.       Operasi Sadar yang dipimpin Letkol Ibnu Sutowo. Tujuannya adalah mengamankan wilayah Sumatera Selatan

 

 

Nama Tokoh :  AHMAD HUSEIN

 

5.  PKI MADIUN

Pemberontakan PKI di Madiun meletus pada 18 September 1948, berpusat di wilayah sekitar Madiun, Jawa Timur. Selain di Madiun, PKI juga mengumumkan hal yang sama pula di Pati, Jawa Tengah. 

Aksi ini merupakan reaksi terhadap hasil Perjanjian Renville yang dianggap merugikan Indonesia, karena perjanjian ini membuat dikuasainya banyak wilayah oleh Belanda. Selain itu, PKI juga menolah rasionalisasi jumlah prajurit TNI, karena dapat mengurangi jumlah kader PKI di TNI.

Akibat perjanjian ini kelompok kiri yan menentang perjanjian Renville dan Nasionalisasi Tni membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada tanggal 28 Juni 1948, dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Kemudian pada 11 Agustus 1948 Musso kembali ke Indonesia lewat Yogyakarta. Pada tanggal 5 September 1948 dia memberikan pidato yang menganjurkan agar Indonesia merapat kepada Uni Soviet.  Para pemberontak merebut kendali atas kota Madiun dan membunuh pejabat yang setia pada pemerintah Indonesia. Mereka kemudian mendirikan Pemerintah Front National Daerah Madiun. Salah satu korban pemberontakan PKI di Madiun ini adalah Gubernur Jawa Timur, RM Suryo dan dokter pejuang kemerdekaan, dr, Mawardi. Pemerintah Indonesia mengatasi pemberontakan PKI di Madiun dengan mengerahkan pasukan dari Divisi Siliwangi yang dipimpin Jenderal Abdul haris Nasution dan Kolonel Sungkono sebagai Gubernur Militer. Saat itu pasukan Divisi Siliwangi sedang ditarik dari Jawa Barat karena perjanjian Renvile. Pasukan ini mengepung pemberontah yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musso, dan berhasil memadamkan pemberontakan dalam waktu yang cepat.

 

Nama Tokoh : Amir Syarifuddin

 

6.  DI/TII

Pemberontakan DI/TII di Aceh dimulai pada tanggal 20 September 1953. Dimulai dengan pernyataan Proklamasi berdirinya Negara Islam Indonesia oleh Daud Beureueh, proklamasi itu menyatakan diri bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia (NII) dibawah kepemimpinan Imam Besar NII Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Daud Beureueh adalah seorang pemimpin sipil, agama, dan militer di Aceh pada masa perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia ketika agresi militer pertama Belanda pada pertengahan tahun 1947. Sebagai "Gubernur Militer Daerah Istimewa Aceh" ia berkuasa penuh atas pertahanan daerah Aceh dan menguasai seluruh aparat pemerintahan baik sipil maupun militer. Peranannya sebagai seorang tokoh ulama membuat Daud Beureuh tidak sulit memperoleh pengikut. Dalam persiapan melancarkan gerakan perlawanannya Daud Beureueh telah berhasil mempengaruhi banyak pejabat-pejabat Pemerintah Aceh, khususnya di daerah Pidie. Pada masa-masa awal setelah proklamasi NII Aceh dan pengikut-pengikutnya berhasil mengusai sebagian besar daerah Aceh termasuk beberapa kota. Tidak lama setelah pemberontakan pecah, Pemerintah Republik Indonesia melalui Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo segera memberikan penjelasan secara runut tentang peristiwa tersebut di depan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 28 Oktober 1953.

 

Nama Tokoh : Daud Beureuh

 

 

7.  G30S/PKI

Gerakan 30 September (dalam dokumen pemerintah tertulis Gerakan 30 September/PKI, sering disingkat G30S/PKI), Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh), atau juga Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam pada tanggal 30 September sampai awal bulan selanjutnya (1 Oktober) tahun 1965 ketika tujuh perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang yang lain dibunuh dalam suatu usaha kudeta (yang hampir sekaligus). Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai komunis terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965 anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan para petani anggota Barisan Tani Indonesia yang berjumlah 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita (Gerwani), organisasi penulis dan artis serta pergerakan sarjananya, PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung.

Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan. Kemudian, Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden – sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi-posisi yang penting. Sukarno menjalankan sistem "Demokrasi Terpimpin". PKI menyambut "Demokrasi Terpimpin" Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan Komunis yang dinamakan NASAKOM. Pada era "Demokrasi Terpimpin", kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal mengatasi masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik, serta korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.

           

Nama Tokoh : Brigjen Soepardjo

 

8.  BFO

Majelis Permusyawaratan Federal atau Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) adalah sebuah komite yang didirikan oleh Belanda untuk mengelola Republik Indonesia Serikat (RIS) selama Revolusi Nasional Indonesia (1945–1949). Komite ini terdiri dari 15 pemimpin negara bagian dan daerah otonom di dalam RIS dengan masing-masing negara bagian memiliki satu suara. Komite ini bertanggung jawab untuk mendirikan pemerintahan sementara pada tahun 1948 sebagaimana dirumuskan dalam Persetujuan Meja Bundar. Sebagian besar perwakilan BFO berasal dari luar Jawa dimana kehadiran Partai Republik lebih lemah dan dukungan untuk negara-negara federal Belanda lebih kuat. Karena hubungannya dengan Belanda, BFO dianggap sebagai kolaborator oleh Republik Indonesia yang tidak mempercayai sistem federal dan menganjurkan suatu negara kesatuan Republik Indonesia. Menyusul aksi politik Belanda yang kedua pada bulan Desember 1948, BFO mendukung resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa yang meminta pemulihan pemerintah Republik di Yogyakarta sebelumnya untuk terlibat dalam Konferensi Meja Bundar Belanda-Indonesia di Den Haag. Setelah pertemuan dengan pimpinan Republik yang dipenjara di Pulau Bangka dan sebuah serangan balasan Republikan yang sukses di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1949, BFO menjadi semakin kecewa dengan kekejaman Belanda dan menganjurkan masuknya orang-orang Republik dalam negosiasi dan sistem federal.

            BFO terdiri atas pimpinan 15 negara bagian bentukan Belanda, yang memiliki populasi antara 100,000 hingga 11 juta jiwa :

 Negara Bagian

 

Negara Otonom

Sejak awal pembentukan BFO terdapat tokoh-tokoh yang dominan dalam setiap rapat yang diadakan BFO. Tokoh tersebut adalah Anak Agung Gde Agung (Negara Indonesia Timur), R.T Adil Puradiredja (Pasundan), Sultan Hamid II (Borneo Barat), dan T. Mansoer (Sumatra Timur). Masing-masing tokoh memanfaatkan setiap kesempatan dalam BFO untuk mempengaruhi anggota lainnya agar mendukung usaha dan pemikirannya. Anak Agung dan Adil Puradiredja berusaha agar BFO mendekati RI, sedangkan Sultan Hamid II dan T. Mansoer berusaha agar BFO tetap mengikuti rencana Belanda.



Nama Tokoh : SULTAN HAMID II

Komentar

Posting Komentar